Pendahuluan
Banyak
pakar politik menyebutkan Indonesia pada masa kiniberada dalam periode transisi
menuju demokrasi. Pemerintahan OrdeBaru banyak yang mengkategorikan sebagai
sebuah rejim yang tidakdemokratis. Ataupun kalau disebut demokrasi tetapi
sifatnya semu.Bahkan ada yang mengatakan sebagai sebuah pemerintahan
yangautoritarian.
Pada
masa transisi dari bentuk pemerintahan autoritarianmenuju demokratis di
negara-negara berkembang telah menjadiperhatian para ilmuwan sosial. Indonesia
tak lepas dari pengamatanbagaimana proses demokratisasi itu berjalan. Karena
sistem politikIndonesia mengandung unsur penduduk yang besar sekitar 202
juta jiwa dan luasnya wilayah, maka eksperimen dari autoritarian
menujudemokrasi merupakan pengalaman yang sangat unik.
Disini
kita akan melihat proses transisi demokratisasi di negaraberkembang dari
pendekatan konseptual. Pertama, bagaimanasesungguhnya proses demokratisasi itu
terjadi. Kedua, bagaimanapula proses menuju demokrasi itu terjadi di
negara-negaraberkembang.
Namun
sebelum mengkaji secara konseptual periode transisimenuju demokrasi itu
terlebih dahulu melihat apa yang disebuttransisi itu. Menurut Guillremo
O'Donnell dan Philippe C Schmitter1
,"transisi" adalah interval
(selang waktu) antara satu rejim politik danrejim yang lain. Transisi dibatasi
oleh dimulainya proses perpecahanrejim autoritarian oleh pengesahan beberapa
bentuk demokrasi,kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau
kemunculanbeberapa suatu alternatif revolusioner.
Ia juga
menilai, sudah jadi ciri masa ini yakni tidakmenentunya aturan main politik.
Hal itu disebabkan, bukan hanyaaturan itu berubah terus menerus dalam masa
transisi itu tetapi jugakarena aturan main itu dipertarungkan antar
elit politik.
Menurut
O'Donnell dan Schmitter, selama masa transisi bilamemang ada aturan-aturan yang
efektif, cenderung berada dalamgenggaman pemerintah otoriter. Biasanya penguasa
inginmempertahankan kekuasaannya untuk menentukan aturan dan hak-hak yang dalam
kondisi demokrasi yang mantap dipagari olehperundangan. Oleh karena itu
penguasa akan berusaha memodifikasiaturan itu demi kepentingan dirinya.Istilah
lain yang perlu mendapat perhatian adalahdemokratisasi. Menurut O'Donnell
prinsip terpenting demokrasi
adalah kewarganegaraan (citizenship). Sedangkan Lyman TowerSargent2. unsur-unsur kunci demokrasi adalah keterlibatan warganegara dalam
pengambilan keputusan politik, kesederajatan diantarawarga negara,
kesederajatan kebebasan dan kemerdekaan yangdiberikan atau dipertahankan warga
negara, sistem perwakilan dansistem pemilu.
Adapun
proses demokratisasi, kalau meninjau dua istilah itu,mengacu kepada
proses-proses dimana aturan-aturan dan prosedurkewarganegaraan diterapkan pada
lembaga-lembaga politik yang duludijalankan dengan prinsip-prinsip
lain (misalnya pengawasan dengankekerasan, tradisi masyarakat,
pertimbangan para pakar, praktekadministratif) diperluas sehingga mencakup
mereka yang sebelumnyatidak ikut menikmati hak dan kewajiban (misalnya golongan
bebaspajak, kaum buta huruf, wanita, remaja, golongan etnis minoritasdan warga
negara asing) Demikian pula bila aturan lama itudiperluas sehingga meliputi
isu-isu dan lembaga-lembaga yangsemula tidak menjadi wilayah partisipasi
masyarakat seperti badan-badan pemerintahan, jajaran militer, asosiasi
kepentingan danlembaga pendidikan. Dengan kata lain sebuah proses
demokratisasimerupakan perluasan partisipasi masyarakat dalam berbagaikeputusan
politik.
Proses Transisi
Proses transisi
menuju demokrasi telah menjadi perhatian parailmuwan studi pembangunan politik.
Di sini ada sejumlahpendekatan konspetual untuk melihat proses transisi
menujudemokrasi. Adam Przeworksi (1991) menggunakan konsep hardlinersdan
sofliners dalam mengembangkan model game-theoretic dalammenganalisa kejatuhan
rejim autoritarian.
Sementara
itu Donal Share dan Scott Mainwaring (1986)mengajukan pendekatan transisional
yang berawal dari konsepsimengenai perbedaan antara kelompok pembaharu yang
dikontrol olehpemimpin berkuasa dengan apa yang
disebut ruptulas atau oposisi yang berada dalam kendali
penguasa. Ilmuwan lain seperti Michael Borton, Richard Gunter dan JohnHigley
(1992) mengembangkan pengertian democracy consolidationmenjadi konsep elite
settlements dan elite convergence.
Selain
itu ilmuwan politik terkenal Samuel Huntington (1991) yang pada awalnya
disebut-sebut beraliran neo-konservatif menjadidiskursus demokratisasi
gelombang ketiga yang menekankan padatahap-tahap transisi.Kajian akan masa
transisi ini kemudian menoleh kepadapenekanan sisi masyarakat. Penekanan kepada
peran masyarakat iniakhirnya memunculkan kesimpulan lain. Faktor struktural
yangsebelumnya menjadi pusat perhatian bergeser ke faktor elit. Di sini
perilaku elit menjadi variabel signifikan
dalam menjelaskantumbangnya rejim otoriter. Teori yang menekankan pada
faktor elit tersebut pada beberapahal sebenarnya berakar dari akar pemikiran,
pertama, aktor kuncidalam proses transisi adalah elit politik, baik yang di
dalampemerintahan maupun oposisinya dan bukan lagi kelompok-kelompok
kepentingan, organisasi massa, gerakan sosial atau kelas-kelas tertentu dalam
masyarakat.Kedua, aktor-aktor tersebut secara tipikal dibedakan
menurutorientasi mereka terhadap perubahan rejim seperti moderat-ekstrem;dan
menurut kepentingan yang berakar pada struktur dan kondisiekonomi maupun
peranan institusionalnya.Ketiga, aktor-aktor tersebut berperilaku strategis,
tindakan-tindakan mereka dipengaruhi oleh tingkat penilaian mereka
terhadapsaingan maupun sekutunya sendiri.Keempat, demokrasi merupakan hasil
dari negosiasi, baiksecara eksplisit maupun implisit.Dengan penekanan pada
faktor elit, maka teori transisi menujudemokrasi menaruh perhatian besar dalam
hal model, strategimaupun taktik. Share mengajukan tipologi transisi itu
berlandaskandua kriteria yaitu keterlibatan pemerintah yang sedang
berkuasaserta jangka waktu berlangsungnya proses itu. Tipologi itudigambarkan
sebagai berikut :
Demokrasi melibatkan para pemimpin rejim ?
Ya (konsensual) tidak
(non-konsensual)
Bertahap
|
DemokratisasiSecara
Bertahap
|
Transisi
MelaluiPerjuangan Revolusione
|
cepat
|
Transisi melalui transaksi
|
Transisi Melalui
Perpecahan:
a.Revolusi
b. kudeta
c. keruntuhanb.
d. ekstrikasi
|
Dari bagan tersebut terlihat bahwa demokratisasi
itu bisaberlangsung cepat atau lambat. Demokratisasi secara bertahapmerupakan
transisi yang melibatkan para pemimpin yang sedangberkuasa. Demokratisasi
seperti ini jarang terjadi kecuali di Inggrisdan negara Eropa Utara. Sementara itu transisi melalui perjuanganrevolusioner kecil kemungkina jika oposisi tumbuh
bertahap dibawah rejim otoriter. Tipe transisi lain yaitu melalui
perpecahan, tidak adakonsensus dan berlangsung cepat. Perpecahan biasanya
terjadikarena (a), revolusi yang digerakkan kekuatan pro demokrasi
(b)adanya kudeta dari kalangan elit militer atau polisi. (c ) keruntuhansuatu
rejim karena, misalnya, kalah perang ataupun (d) ekstrikasi(ectrication) yaitu
rejim kehilangan otoriter secara tiba-tibakehilangan legitimasinya dan
tiba-tiba menyerahkan kekuasaan kepada kekuatan oposisi yang demokratis. Ini
terjadi misalnya diArgentina setelah Perang Malvinas. Transisi juga bisa
terjadi melalui tipe transaksi.Tipe ini adalahtransisi yang paling ideal
meskipun memiliki sejumlah syarat berat.Pertama, harus ada kemauan politik
rejim otoriter untuk mengambilinisiatif ke arah reformasi politik yang
mendukung transisi menujudemokrasi. Biasanya hal ini sulit terjadi. Kedua,
kemampuan rejimutnuk melakukan transisi melalui transaksi. Pada umumnya
rejimpenguasa akan berusaha membatasi tuntutan ke arah demokratisasiapabila
merugikan dirinya. Persoalan yang muncul dari transisi iniadalah mungkinkah
sebuah sistem otoriter berubah menjadidemokratis melalui transformasi dari
dalam tanpa keruntuhan rejimitu.Kerangka
konseptual di atas bukanlah satu-satunya.
Munc
danLeff (1997) menawarkan konsep lain berdasarkan studi empirik diAmerika Latin dan Eropa Timur yang terjadi pada
awal 1990-an.Menurut mereka transisi menuju demokrasi tergantung padaidentitas
pelaku perubahan dan strategi yang dibawakan para pelakuperubahan. Dari dua
variabel itu maka transisi menuju demokrasibisa dilakukan oleh elit berkuasa,
penentang elit dan keduanya.Menurut Munc dan Leff, reformasi dari bawah yang
dilakukanpenentang elit tetapi berlangsung dengan akomodasi dari parapelakunya
berlangsung di Cile. Model ini jarang terjadi dan tidakmenjamin sepenuhnya
terbentuk sistem yang demokratik.Reformasi melalui transaksi terjadi
antara lain di Polandia danBrasil. Hal itu disebabkan elit penguasa tak cukup memilikikekuatan untuk menekan kekuatan pro
demokrasi.Sementara itu reformasi politik melalui ekstrikasi terjadi
diHongaria. Transisi di negeri ini berlangsung relatif mulus karena baikrejim
komunis yang berkuasa maupun kelompok pro demokrasimelakukan perubahan secara
terbuka. Ketika terjadi transisi itu,seluruh unsur politik berkumpul dalam
sebuah rekonsiliasi nasionaluntuk membicarakan pemilu mendatang yang menjamin
peralihandengan lancar.Reformasi melalui keruntuhan seperti terjadi di Argentina
danCekoslowakia berlangsung karena elit politik dan oposisiberbenturan. Dia
Argentina perubahan terjadi karena kekalahanPerang Malvinas melawan Inggris.
Setelah itu, kelompok masyarakatmenentang peranan militer dalam politik. Di
Cekoslowakia lain lain.Revolusi Ungu dipicu merebaknya ketidakpuasan dan aksi
protesterhadap sikap represif penguasa terhadap mahasiswa bulanNovmber
1989.Revolusi dari atas seperti terjadi di Bulgaria disebabkan olehfaktor
eksternal yaitu ambruknya rejim komunis Uni Soviet. Sebagianelit penguasa
generasi muda mengadakan kudeta istana yangmenjatuhkan para pemimpin senior
yang sudah kehilangankepercayaan rakyat. Kudeta berjalan setelah berkonsultasi
denganMikhail Gorbachev yang menunjukkan indikasi takkan campurtangan dalam
urusan dalam negeri Bulgaria.
Penutup
Transisi menuju demokrasi bisa
mengambil sejumlah bentuk.Dari segi waktu bisa berlangsung cepat atau
perlahan-lahan.Kecepatan terjadi transformasi dipengaruhi sejumlah faktor
baikdomestik, misalnya adalah akomodasi atau pertentangan, serta
faktoreksternal. Transisi menuju demokrasi juga bisa menempuh
pendekatanaktor pelaku perubahan itu sendiri. Bila elit politik rejim
yangberkuasa mau berakomodasi dengan pendukung pro demokrasi makaseperti
terjadi di Hongaria bisa terjadi transisi menuju alamdemokrasi yang relatif
mulus.Namun bentuk lain bisa juga terjadi seperti diperlihatkandalam pengalaman
Argentina, Cekoslowakia dan bahkan yang sedangdalam proses seperti Indonesia.
Adanya konsep-konsep masa transisisebuah negara menuju demokrasi itu bisa
membuka peluang untukmengkaji lebih luas bagaimana transisi di suatu negara
bisa terjadidan mengapa terjadi seperti itu.
Daftar
Pustaka
1.
Harjanto, Budi NT., Studi
Pembangunan Politik: Dari Modernisasi ke Demokratisasi
.
ANALISIS CSIS, Tahun XXVII/1998, No. 2.
2.
Karim, Rusli M, Peluang
dan Hambatan Demokratisasi. ANALISISCSIS, Tahun XXVII/1998, No. 1O'
3. Transisi
Menuju Demokras i, RangkaianKemungkinan dan Ketidakpastian
(terjemahan) jakarta, LP3ES. 1993