Implementasi Dana Otsus Aceh

Banda Aceh,29/4/2016. Pakar Aceh mengadakan diskusi publik dengan tema Implementasi Dana Otsus dalam pembangunan Aceh, dihadiri  beberapa narasumber, DR.Syukri Abdullah(akademisi unsyiah), M. Tanwier mahdi,s.ag MM( anggota DPRA fraksi demokrat),serta perwakilan BAPPEDA Aceh, yang dipandu langsung oleh muhammad syuhada.

Qanun No 10/2016 menjadi aturan terbaru untuk Otsus Aceh saat ini, perubahan regulasi yang awal pembagian dana otsus 40-60 berubah semejak lahirnya qanun No 10. pembagian dana otsus saat ini tidak lagi seperti pembagian sebelumnya, namun 100% dikelola oleh Provinsi ,sebut DR.Syukri Abdullah sebagai akademisi Unsyiah

Sambungnya lagi bukan berarti daerah dalam hal ini kabupaten kota tidak mendapatkan dana tersebut, hanya saja pengelolaannya yang berbeda, dalam Otsus mempunyai konsep partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap regulasinya, dalam hal ini diadakan Musrembang baik tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi ,semuanya dilibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dan masyarakat disetiap prosesnya.

Kemudian beliau menyampaikan tentang komitmen dan transparansi DPRA Aceh dalam mengelola dana otsus ini,karna menurut beliau tantangan terberatnya adalah bagaimana anggota dewan dapat berani transparan dalam mengawasi baik dana otsus maupun dana aspirasi yang selama ini belum memiliki payung hukum/qanun yang jelas walaupun dilegalkan Gubernur.sindirnya

Berbicara masalah Otsus maka kita akan berbicara qanun No 10/2016,yang dijelaskan pengelolaan dana Otsus sepenuhnya oleh provinsi, sebenarnya tujuannya adalah hanya untuk kepentingan masyarakat, hanya saja dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian fokus Otsus adalah untuk melakukan pembangunan Aceh yang selama sudah tertinggal, mengenai pemahaman masyarakat saat ini tentang pengelolaan oleh Provinsi yang salah, secara mendasar qanun no 10/2016 ini sudah sesuai, karena masyarakat juga dilibatkan di dalamnya melalui Musrembang, ini sangat jelas semua perencanaan oleh pemerintah tentang dana Otsus adalah usulan dari masyarakat, hanya saja pengelolaannya oleh Provinsi, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak qanun tersebut. kata perwakilan BAPPEDA Aceh.

Kemudian perwakilan DPRA dari fraksi demokrat mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh kedua pemateri di atas sudah benar, namun peran kontrol kami dalam hal ini memang harus tetap diawasi oleh setiap elemen, khususnya mahasiswa.

Ada beberapa pertanyaan dari peserta seminarnya, yang penulis bisa simpulkan bahwa, pemerintah jangan saja berkoar mengenai pembangunan infrastruktur, namun juga dana Otsus itu dapat digunakan lebih untuk pendidikan masyarakat, karena masalah selama ini, setiap pembangunan Infrastruktur maka di situlah peluang muncul korupsi, yang akhirnya merugikan dana yang begitu banyaknya, jadi pemerintah dan masyarakat Aceh harus dapat memanfaatkan dana Otsus ini dengan maksimal, mengingat dana ini hanya 10 tahun kedepan  lagi, kita harus berani menjadi saksi atas perjalanan dana otsus ini kedepan, fakta selama ini kita terlalu bangga dengan dana otsus yang begitu besar,namun kita lupa bagaimana menggali dana-dana daerah berpotensi lainnya. Gemasih,Mahasiswa Ilmu Politik, Usnyiah

Read More

HAKIKAT DAN KONSEP SOSIOLOGI POLITIK

A. Pengertian Sosiologi Politik

Sebelum membahas perkembangan, pendekatan dan peranan sosiologi politik, terlebih dahulu perlu memahami pengertian dan hakikat sosiologi politik. Hal ini penting, agar dalam mempelajari materi selanjutnya memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa itu sosiologi politik, apa cakupannya dan di mana posisinya antara sosiologi dan ilmu politik? Apakah sebagai cabang dari sosiologi, atau merupakan pokok bahasan tersendiri terpisah dari kedua disiplin ilmu tersebut? Sosiologi politik berasal dari dua kata, yang secara terpisah mempunyai arti  sendiri-sendiri  sebagai  suatu  disiplin  ilmu,  yaitu  sosiologi dan  politik. Istilah "sosiologi" pertama kali dimunculkan oleh Auguste Comte (1798-1857), salah seorang pendiri disiplin ilmu ini, pada tahun 1839 di dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, jilid IV (Duverger, 1989, hal 1). Secara sederhana "sosiologi" berarti studi tentang masyarakat dipandang dari suatu segi tertentu. Comte dan 'Spencer (1820-1903) yang juga seorang pendiri lainnya (Rush & Althoff, 1990: 1), menekankan masyarakat sebagai unit dasar dari analisis sosiologis. Sementara, berbagai lembaga lainnya, seperti.. keluarga, dan lembaga-lembaga politik, ekonomi dan keagamaan dan interelasi antara lembaga-lembaga tersebut merupakan sub-unit dari analiskPara sosiolog modern mendefinisikan sosiologi sebagai "ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial" (Jhonson, 1961: 2)

dan "studi mengenai interaksi-interaksi manusia dan interrelasinya" (Ginsburg,

1934: 7). Dari sudut pandang ini, sosiologi memberikan pusat perhatian pada tingkah laku individual dan tingkah laku kolektifnya secara terpisah dari masyarakat, karena hal ini bukan merupakan bidang kajian psikiarti dan psikologi, melainkan tingkah laku manusia dalam konteks sosial.

Dari uraian di atas, dapat kita ikhtisarkan beberapa pengertian sosiologi

sebagai berikut:

1.  sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat;

2.  sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat;

3.  sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok dan relasinya dengan masyarakat, atau tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Setelah dipahami apa itu sosiologi, selanjutnya perlu dipahami apa itu "politik". Banyak batasan mengenai apa itu "politik". Beragamnya batasan ini sangat tergantung dari sudut pandang para pembuat batasan itu masing- masing. Para pembuat batasan hanya meneropong satu aspek atau unsur saja dari politik. Unsur itu diperiakukannya sebagai konsep pokok, yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan kita untuk memahami apa itu politik. Namun demikian untuk memberikan gambaran  mengenai  apa  itu  politik,  berikut  akan  diuraikan  konsep-konsep pokok yang mendasari perumusan atasan mengenai politik. Miriam Budiarjo (7) mengemukakan bahwa konsep-konsep pokok mengenai politik adalah "negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policys beleid) dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)". Secara terurai, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa politik adalah "bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan". Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (pubilc policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai baik, untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.

Penjelasan yang lebih kurang sama, dikemukakan oleh Rush dan Althoff mengenai esensi dari politik. Menurutnya batasan mengenai politik bermacam- macam. Politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia: atau proses dimana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu: atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu', atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.

Namun demikian, menurut Rush dan Althoff, meskipun politik itu memiliki batasan yang bermacam-macam, akan sangat membantu apabila menganggap kekuasaan sebagai titik sentral dari studi politik. Batasan ini juga disepakati oleh Duverger (1989) dan beberapa pakar lainnya. Dengan demikian tampaknya kita menyepakati bahwa politik dibatasi sebagai "masalah kekuasaan", dan tentunya kita pun sepakat pula membatasi ilmu politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan".Dua pengertian, yaitu "sosiologi" dan "politik" atau "ilmu politik" telah dipahami dengan baik. Selanjutnya perlu dipahami apa itu "sosiologi politik", bagaimana konsepsi dasarnya? Apakah pengertiannya merupakan gabungan dari pengertian sosiologi dan pengertian politik atau memiliki pengertian tersendiri. Uraian berikut akan memberikan pemahaman?

Mengacu  pada  pemikiran  Duverger  (1989),  ada  dua  arti  mengenai "sosiologi politik". Pengertian pertama, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang negara", dan yang kedua, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan".

B. Konsep  Sosiologi  Politik  sebagai  Ilmu  Negara  dan  sebagai  llmu  Tentang

Kekuasaan

Konsep ini mempergunakan kata politik dalam konotasi yang biasa, yaitu yang berhubungan dengan "negara". Kata negara di sini dimaksudkan untuk mengartikan  kategori  khusus  dari  kelompokkelompok  manusia  atau masyarakat. Pertama negara bangsa (nation state) dan kedua negara pemerintah (government state). Negara bangsa menunjukkan masyarakat nasional, yaitu komunitas yang muncul pada akhir zaman pertengahan dan kini menjadi paling kuat terorganisir dan paling utuh berintegrasi. Negara pemerintah menunjukkan pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional ini. Mendefinisikan sosiologi politik sebagai ilmu negara berarti menempatkannya dalam klasifikasi ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat-masyarakat yang dipelajari. Sosiologi politik dalam pengertian ini berbeda dari sosiologi keluarga, sosiologi kota, sosiologi agama, sosiologi etnik atau kelompok minoritas.

Konsep yang diuraikan di atas merupakan konsep tua dari sosiologi politik. Konsep lain yang lebih modern menganggap bahwa dari sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua, masyarakat manusia bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsepsi ini   berasal   dari   Leon   Duguits, ahli   hukum   Perancis,   yang   dinamakan perbedaaan anatara yang memerintah (goverments) dan yang diperintah (gouvemes) (Duverger, 1989: 19). Dia percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang sifatnya sementara sampai yang stabil, ada orang yang memerintah dan mereka yang diperintah, mereka yang memberikan perintah dan mereka yang menaatinya, mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Pembedaan ini merupakan fakta politik yang fundamental yang berada dalam setiap masyarakat dan pada setiap tingkatan sosial. Pandangan ini menempatkan sosiologi politik di dalam klasifikasi yang lain dari pengertian yang pertama, yaitu suatu yang didasarkan bukan pada hakikat  masyarakat  yang  dipelajari,  tetapi  pada  jenis  fenomena  yang  ada dalam setiap masyarakat. Dengan demikian, sosiologi politik dalam pengertian ini berbeda tetapi sejajar dengan sosiologi ekonomi, sosiologi kesenian, sosiologi agama dan lain sebagainya. Dari sudut pandang ini sosiologi politik diartikan sebagai "ilmu tentang kekuasaan dalam masyarakat".

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kekuasaan dalam masyarakat yang bagaimana yang menjadi cakupan sosiologi politik. Apa dalam setiap lapisan masyarakat atau dalam lingkup masyarakat tertentu? Menjawab pertanyaan ini Duverger memberikan dua penjelasan. Penjelasan pertama dilihat dari ukuran dan kompleksitas kelompok-kelompok sosial dan kedua dilihat dari hakikat ikatan-ikatan organ isatorisnya.

Menurut Duverger (1989) dilihat dari ukuran (size) dan kompleksitasnya ada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok elementer atau kelompok kecil dan kelompok kompleks. Kekuasaan dalam kelompok yang lebih besar inilah yang ada sangkut-pautnya dengan sosiologi politik, sedangkan pada kelompok- kelompok yang kecil menjadi wilayah kajian psikologi sosial. Namun demikian, pembedaan secara demikian dianggap kurang akurat. Karena teramat sulit membedakan antara kelompok-kelompok elementer dan kelompok-kelompok kompleks. Karena pada kelompok-kelompok elementer pun terdapat kompleksitas tersendiri. Dalam kelompok sekecil apa pun menurut Duverger menunjukkan adanya proses diferensiasi yang menghasilkan klik, koalisi-koalisi, dan  groups yang  melibatkan  peranan  atau  menggunakan  kekuasaan. Berdasarkan ukuran (size) ini, maka kajian sosiologi politik mencakup "makropolitik" yang berada dalam komunitas-kominitas yang besar dan "mikropolitik" yang berada pada kelompok-kelompok kecil.Sementara itu dilihat dari ikatan-ikatan organisatorisnya, masyarakat dapat dibedakan dalam masyarakat "swasta" dan masyarakat "universal". Masyarakat swasta adalah "kelompok-kelompok dengan kepentingan- kepentingan khusus dan rasa solidaritas terbatas yang masing-masing kelompok sesuai dengan kategori tertentu dari aktivias manusia". Termasuk dalam kategori masyarakat ini, misalnya serikat buruh, organisasi olahraga, organisasi kesenian, perusahaan komersial, organisasi-organisasi profesi dan organisasi- organisasi sosial lainnya. Masyarakat universal adalah masyarakat yang meliputi dan melebihi semua masyarakat-masyarakat swasta ini. Masyarakat universal adalah "masyarakat yang memiliki kategori umum tertentu, tidak hanya didasarkan pada kegiatan atau aktivitas tertentu saja". Tetapi juga, rasa solidaritas lebih besar, lebih dalam, lebih mesra daripada masyarakat- masyarakat swasta.

Bagi  sebagian  penulis,  kekuasaan  dalam  masyarakat  universal merupakan   objek analisa   sosiologi   politik   bukan   kekuasaan   di   dalam masyarakat  swasta.  Alasan bagi  golongan  ini  adalah  bahwa  di  dalam masyarakat swasta, otoritas atau kekuasaan dianggap hanya memiliki hakikat teknis tidak mempersoalkan masalah ketergantungan individuindividu dalam hubungan dengan yang lain suatu hal yang justru merupakan dasar dari kekuasaan. Secara sekilas pembedaan ini tampak sesuai dengan arti populer dari "politik". Misalnya, jika kita membicarakan pemimpin-pemimpin politik dan pemerintah  berarti  membicarakan  otoritas  dalam  masyarakat  universal. Namun, jika dikaji secara mendalam perbedaan antara masyarakat universal dan masyarakat swasta tidak bisa menjadi dasar bagi definisi sosiologi politik. Pertama, pembedaan tersebut samarsamar sifatnya. Misalnya, apakah keluarga merupakan  masyarakat  universal  atau  masyarakat  swasta?  Demikian  juga apakah masyarakat agama merupakan masyarakat universal atau masyarakat swasta?   Bagi kepala   keluarga,   keluarga   dipandang   sebagai   masyarakat universal. Begitu juga bagi pemimpin agama, masyarakat agama merupakan masyarakat universal. Namun, bagi yang lain tentu belum tentu dipandang demikian. Kedua, ada dua paham mengenai masyarakat universal. Paham pertama, didefinisikan oleh perasaan memiliki (sense of belonging) rasa kekariban (sense of fellowship) yang mempengaruhi totalitas kegiatan anusia. Paham   kedua  adalah  konsep  lebih  bersifat   formal  dan   yuridis,   yakni menganggap masyarakat universal pada masa kini sebagai nation state (negara bangsa). Sementara pada zaman lain, bisa kota, suku, dan lainnya. Jika paham kedua   yang dipakai,   maka   akibatnya   akan   terjebak   pada   teori   yang menyamakan sosiologi politik dengan negara.Masyarakat mana yang menjadi kajian sosiologi politik? Apakah masyarakat universal? Menurut Duverger, hal tersebut sulit diterima, jika sosiologi politik didefinisikan sebagai "ilmu tentang kekuasaan di dalam masyarakat universal" tidak lebih baik daripada didefinisikan sebagai "ilmu tentang  kekuasaan  di  dalam  negara".  Karena  seringkali  kedua  ungkapan tersebut dianggap sinonim oleh yang mempergunakannya. Agar dapat keluar dari kesulitan itu, Duverger menyarankan lebih baik melihatnya  dari  segi  "hubungan-hubungan  otoritas"  (authority  relationship) yang berjenis-jenis di dalam semua masyarakat baik itu kecil atau besar, sederhana atau kompleks, swasta atau universal. Hubungan otoritas yang dimaksudkan adalah setiap hubungan yang tidak sama di mana seseorang atau beberapa individu menguasai yang lain dan mengarahkannya menurut kehendaknya sendiri. Pada umumnya hubungan manusia memang demikian. Dalam kenyataannya, sangat sedikit yang benar-benar egalitarian (sama sederajat). Persoalannya sekarang adalah hubungan otoritas yang bagaimana yang melibatkan "kekuasaan" dalam arti yang tepat. Untuk menjelaskan masalah ini, Duverger membedakan hubungan-hubungan yang bersifat luas yakni hubungan yang bersifat "institusional" dan hubungan dalam arti sempit yang bersifat "personal".  Kekuasaan  dari sudut  pandang  ini  adalah  terdiri  atas  seluruh kerangka institusi sosial yang berhubungan dengan otoritas yang berarti adanya dominasi beberapa orang terhadap yang lainnya. la bukan hubungan-hubungan yang sederhana yang tidak sama dan tidak memiliki sifat institusional dan tidak berasal dari institusi. Ada dua kriteria untuk membedakan institusi dengan hubungan yang bersifat sempit. Pertama, yang bersifat fisikal dan kedua sikap kolektif dan keyakinan. Secara fisikal hubungan yang bersifat sempit adalah hubungan manusia yang tidak terikat kepada model-model yang sudah ada terdahulu, iasanya berlangsung tidak permanen, sporadis, sekejap, dan tidak stabil. Sedangkan, institusi adalah model hubungan yang berlaku sebagai pola hubungan yang kongkrit, bersifat stabil, berlangsung lama dan kohesif. Model- model institusional relatif sama dengan pengertian "struktur" dalam sosiologi modern. Struktur adalah sistem hubungan-hubungan yang tidak akan terlepas dari hubungan itu sendiri dan keasliannya ditentukan oleh hubungannya dengan model struktural. Dalam arti ini, maka parlemen, menterimenteri kabinet, kepala-kepala negara dan pemilihan umum adalah institusi. Atas dasar keyakinan manusia kekuasaan dirasakan sebagai kekuasaan

oleh  mereka  yang  menaatinya  dan  mereka  yang  menggunakannya.  Bagi mereka, hal tersebut bukan hanya fenomena fisik sebuah dominasi, melainkan juga fenomena psikologis. Dalam hal ini, masalah "legitimasi" (keabsahan) menjadi penting. Kekuasaan selalu dianggap sebagai sesuatu yang "legitimate" (sah untuk diterima) sampai tingkat tertentu. Oleh karena kita menerima kekuasaan tersebut, maka sangatiah wajar bila kita menaatinya. Kekuasaan ditaati, karena kita pikir kita harus berbuat demikian, karena kita percaya bahwa kekuasaan "sah" adanya untuk ditaati. Jadi, keabsahan ini yang membedakan kekuasaan dari sekedar hubungan otoritas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah "ilmu tentang kekuasaan dalam setiap kelompok manusia atau masyarakat". Secara lebih tegas, Duverger menganggap sosiologi politik sama dengan ilmu politik hampir tidak ada bedanya. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa sosiologi sama dengan ilmu-ilmu sosial. Jika ilmu politik adalah salah satu bidang dari ilmu-ilmu sosial, maka sosiologi politik dianggap seagai salah satu  cabang  dari  sosiologi.  Oleh  karena  itu,  menurut  Duverger  yang  juga

mendapat pengakuan di Perancis, sosiologi politik sama dengan ilmu politik yakni sama-sama mengkaji kekuasaan dalam masyarakat sebagai objek studi.

Pemikiran Duverger yang sangat sosiologis tersebut, tentu ditolak oleh para  ahli  politik.  Rush  dan  Althoff,  misalnya  keduanya  tidak  sependapat dengan pemikiran bahwa sosiologi politik adalah cabang dari sosiologi dan dianggap sebagai ilmu politik. Keduanya hanya mengakui bahwa ada studi-studi politik yang dilakukan oleh para sosiolog, seperti Marx Webwer, Mosca, dan Pareto dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut Rush dan Althoff, sosiologi politik merupakan bidang subjek yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Menurutnya sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik, atau yang oleh Sartori disebut hybrid inter- dicipliner.

Bila disimak lebih mendalam, maka posisi sosiologi politik sebagaimana diungkapkan oleh Duverger di atas, tampaknya lebih tepat jika diterapkan pada  program  sudi  Ilmu  Sosiologi.  Sementara  pemikiran  Rush  dan  Althoff sangat tepat diterapkan pada program studi ilmu politik. Untu kepentingan pembelajaran pada program studi PPKn, maka pendapat Rush dan Althoff, secara substantial tampaknya lebih cocok menjadi acuan mata kuliah ini. Artinya,  hakikat  sosiologi politik  dalam  mata  kuliah  ini  dipandang  sebagai "suatu kajian yang menyajikan konsep-konsep sosiologi dan konsep-konsep ilmu politik serta mengkaji masalah-masalah politik yang ditinjau secara sosiologis".

C. Skema Konseptual

Sosiologi politik didefinisikan sebagai subjek area (bidang subjek) beberapa orang lain menamakan mata rantai antar politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik dengan melihat sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik, atau yang oleh Sartori disebut hybird inter-dicipliner.

Skema konsepsi tersebut dilandaskan pada empat konsep, yaitu;

sosialisasi politik, partisipasi, penerimaan atau perekrutan politik dan komunikasi politik. Semua konsep itu sifatnya interdependent, bergantung satu

sama lain dan saling berpautan. Karenanya kita mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi- persepsinya mengenai politik serta reaksinya terhadap gejaiagejala politik. Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkugan kultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik. Maka sosialisasi politik itu merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial dengan sistem sistem politik, namun satu sistem bisa berbeda sekali dengan sistem lainnya.

2.  Partisipasi  politik  ialah  keterlibatan  individu  sampai  pada  bermacam- macam  tingkatan  di  dalam  sistem  politik.  Aktiviatas  politik  itu  bisa bergerak  dari  ketidak-terlibatan  sama-pai  dengan  aktivitas  jabatannya. Oleh karena itu, partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi di dalam masyarakat- masyarakat khusus, maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari konsep- konsep mengenai apa itu politik dan alienasi serta peranan mereka dalam ketidak-terlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas.

3.  Perekrutan politik adalah proses dengan mana individu-individu menjamin

atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Perekrutan ini merupakan proses dua arah dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Merupakan proses dua arah karena individuindividunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain dan kemudian bida menjabat posisi-posisi tertentu.

4.  Komunikasi  politik  ialah  proses  dimana  informasi  plitik  yang  relevan

diteruskan dari sauatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara   sistem-sistem   sosial  dengan   sistem-sistem   politik.   Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok- kelompoknya pada semua tingkat masyarakat.

Read More

Keluhan Kebijakan Petani Kopi

Lahir dari keluarga petani kopi merupakan kebanggaan terbesar dalam sebuah kehidupan. Jerit payah petani kopi sungguh sebuah pekerjaan yang begitu menguras tenaga,menghasilkan kopi berkualitas dengan bermacam kenikmatan yang dapat kita dirasakan,menjadi kan peluang pekerjaan yang mampu menjadi sumber kehidupan. Melahirkan budaya dalam setiap lini kehidupan, bagaimana tidak kebiasaan setiap orang dapat kita lihat lahir dari cita rasa kopi yang dimunculkan, kenikmatan rasa begitu mudah didapatkan di setiap pinggir jalan perteduhan ,inilah saksi perjuangan yang dihasilkan oleh pekerjaan seorang petani kopi, namun dengan semua pencapaian belum mampu menjamin kesejahteraan para petani kopi yang malang. Muncul pertanyaan apa sebenarnya yang salah dari pekerjaan mulia ini, apakah ada jaminan kebijakan dari pemerintah terhadap para petani kopi yang begitu jelas kontribusinya terhadap pendapatan  sebuah daerah saya rasa perlu pendalaman dalam mengatasi hal ini oleh pemerintah daerah terkait. 

Kita bisa temukan banyak fakta dari para petani kopi, kebiasaan selama ini petani kopi tidak mengetahui harga pasaran ,mereka hanya diam dengan ketetapan harga dari seorang pengepul (toke).Padahal perbedaan harga antara dari petani hingga harga yang dikeluarkan oleh pengepul itu sangat jauh berbeda bahkan hampir dua kali lipat, lalu muncul banyak statement dari berbagai kalangan para pengusaha, penguasa, bahkan media,yang dengan mudah memunculkan berita yang seolah-olah pro terhadap rakyat, namun nyatanya harga kopi yang dirasakan oleh petani kopi tidak pernah di atas angka yang memuaskan. 

Timbul kesenjangan sosial yang penulis rasakan ,yang kemudian berdampak terhadap pendapatan para petani kopi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, di takutkan hal ini yang terus menerus  menimbulkan kesenjangan sosial berkelanjutan,tidak ada yang salah dengan semua ini, penulis tidak dapat menyalahkan para pengepul pada saat ini, tidak dapat kita tutupi lagi bahwa pengepul (toke) dan mafia kopi yang semakin banyak bermunculan, bahkan jumlah toke hampir setara dengan jumlah petani kopi sendiri. Seharusnya ini menjadi konsen pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya jumlah nilai pendapatan yang seharusnya jatuh kepada petani. Namun bagi para toke itu hanya sebuah pilihan perkerjaan harus mereka jalankan dalam kehidupan,dalam Islam juga disebutkan jika proses transaksi antara dua orang dalam sebuah akad maka sah-sah saja hal ini terjadi dan tidak mengharam kan ketetapanhukumnya ,namun yang sungguh disayangkan jika hal ini terus menjadi pembiaran dalam kehidupan sosial sebuah masyarakat ,karena tidak menjamin keadilan dan kesejahteraan. 

Untuk mengatasi ketimpangan ini diperlukan peran pemerintah yang lugas dan berpihak kepada masyarakat, melahirkan kebijakan-kebijakan yang menjawab keluhan masyarakat selama ini, perlu di ingat pemerintah lahir karna ada masyarakat, maka seluruh kebijakan pemerintah akan tunduk kepada masyarakat demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan dalam setiap lapisan. Penulis merangkum  beberapa hal yang harus dilakukan.Pemerintah daerah saat ini sangat diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang strategis guna peningkatan kesejahteraan petani, di antaranya: 

• Berdayakan petani kopi melalui pendidikan tentang kopi melalui kaidah sustainnability agriculture. 

• Perlu digalakkan oleh pemerintah daerah menejemen kopi berbasis koperasi, ini merupakan salah satu langkah peningkatan kesejahteraan petani kopi, mengurangi kesenjangan sosial antara petani kurang mampu dan para pemilik modal. 

• Menjaga harga melalui jaminan harga oleh pemerintah daerah melalui PAD, bila ini dapat dilakukan sangat jelas pemerintah sangat pro terhadap rakyat petani kopi. 

• Menjaga kualitas kopi melalui pembuatan atau pengaktifkan kembali balai kopi guna menjaga kualitas kopi yang dihasilkan baik secara continu dan sustainnabillity. 

• Menggeliatkan promo kopi nasional maupun internasional baik di benua amerika, eropa, asia, australia sebagai salah satu upaya mendatangkan investor baru dan buyer baru kopi. 

•   Menggeliatkan wisata kopi menjadi trend wisata daerah 

• Adanya kebijakan pemerintah terhadap petani kopi baik melalui program pemberian modal untuk kepemilikan kebun kopi guna peningkatan kesejahteraan petani. 

Semoga menjadi tamparan kepekaan bagi pemerintahsekarang maupun yang akan datang dalam mengatasi permasalahankehidupan para petani kopi fokusnya dalam konteks harga. Menjadi kan pemerintah agar lebih menyadari bahwa para petani adalah sumber  yang memiliki kontribusi besar bagi pendapatan sebuah daerah, pemerintah harus sadar akan potensi suatu daerah, pemerintah harus mampu menangi para pungli yang meretas sendi-sendi kesejahteraan antar lapisan masyarakat,satu hal yang lebih penting pemerintah harus memihak kepada masyarakat bukan menjadi sebagai aktor yang melahirkan  kerusakan sebuah pemerintahan yang akhirnya masyarakat kecil menjadi korban. Penulis,( Gemasih,Mahasiswa FISIP,Ilmu Politik, Unsyiah) 

Read More

Media dan Politik

Berbicara masalah media dan politik adalah dua hal yang sangat menarik untuk di kupas, keduanya saling memiliki ketergantungan peran, media merupakan alat komunikasi yang begitu  dekat dalam kehidupan masyarakat, media dapat ditemukan di mana saja, hadir dalam berbagai bentuk baik online maupun cetak dengan kata lain masyarakat di kelilingi oleh media. Tentu peran media sangat mempengaruhi opini masyarakat, kerap menimbulkan isu-isu tentang dunia politik, di dalamnya disajikan berbagai masalah politik baik lokal maupun nasional bahkan internasional yang dianggap  menarik untuk di bahas dan kemudian menjadi komsumsi bebas bagi masyarakat. Perkembangan isu dalam dunia politik sangat beragam dan terus berubah ubah seiring berjalannya roda kehidupan politik dalam masyarakat tentu ini alasan mendasar media sangat tertarik untuk menjadikan isu politik sebagai ladang mata pencaharian untuk disajikan kepada masyarakat setiap harinya. 

Begitu halnya politik, dalam dunia politik maka akan berbicara masalah kekuasaan, bagaimana cara memperolehnya serta mempertahankannya, dengan disisipi berbagai kepentingan-kepentingan politik tentunya. Tidak mudah untuk setiap  insan mencapai kekuasaan tentu ada deal-deal politik yang harus dilakukan, begitulah dunia politik pada umumnya, ibarat kan warna dunia politik itu abu-abu bukan hitam juga bukan putih. Ini yang menjadi tantangan dalam dunia politik bagi aktor politik di dalamnya  jika ingin duduk di atas kursi   kekuasaan ,maka harus pandai dalam memainkan media, maka  tidak salah jika peran medialah  salah satu cara yang difungsikan untuk  menjadi kendaraan mereka bagaimana menggiring opini hingga sampai kepada masyarakat. Sejauh ini media dan politik saling memiliki keterkaitan dalam objek yang sama yaitu bagaimana mempengaruhi opini masyarakat  namun yakinlah bahwa politik dan media mempunyai perbedaan dalam hal kepentingan-kepentingan. 

Berbicara masalah media dan politik penulis melihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang begitu relevan ,media sebagai kendaraan dan isu politik dijadikan sebagai barang dagangan yang siap di jajankan kepada konsumen, tergantung kemudian bagaimana media bisa memasarkannya, laku tidak laku itu terserah kehendak konsumen, media  akan tetap menjual, begitulah kira-kira istilah yang penulis gunakan tentang  mesin media dan politik berjalan. Media sosial bersifat bebas dan terbuka sehingga menjadi sasaran yang empuk bagi politisi dalam rangka meraih perhatian publik. Para politikus yang berlomba membentuk pencitraan baik di depan publik lewat media sosial itu tidak semata agar dikenal sebagai tokoh yang pro rakyat, namun di balik itu politikus memiliki tujuan yang lebih visioner. Tujuan dari politik media adalah dapat menggunakan komunitas masa untuk memobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja.

Politisi yang tengah berupaya mengembangkan pengaruhnya di hadapan publik tak ubanya berlaku sebagai aktor. Aktor politik di media sosial dibentuk oleh para simpatisan atau pendukung politikus tersebut, baik yang sama-sama memiliki kepentingan maupun hanya karena menyukainya. Pemberitaan oleh simpatisan itu mengarahkan pada pembentukan opini masyarakat untuk mendukung politisi yang diberitakan tersebut.

Begitu dekat dan besarnya kekuatan pengaruh media, tentu begitu besar juga dampaknya yang akan kita rasakan, tidak semua jajanan media boleh dibeli, konsumen yang cerdas maka harus bijak dalam memilih mana yang dapat dibeli mana yang tidak, lebih-lebih isu politik yang media sajikan dengan berbagai sisipan kepentingan-kepentingan.

Media juga memiliki peran dalam meredam konflik dengan menghindari pemberitaan yang memicu sebuah konflik, namun kenyataan di lapangan masih banyak media justru  menjadi pemicu sebuah konflik, apakah anda ingat kasus Ahok, mantan bupati belitung tentang tanyangan vidio yang di unggah ke dalam media sosial, ketika saat berkampanye dalam statusnya sebagai calon Gubernur DKI di Kepulauan Seribu, Ahok mengatakan bahwa al-maidah ayat 51 adalah alat kebohongan, ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat bahkan ulama tanah air, para ulama memfatwakan bahwa Ahok melakukan penghinaan terhadap satu agama dalam hal ini Islam ,sehingga timbulnya gesekan konflik antar agama yang justru merugikan kebinekaan bangsa Indonesia.

Media massa sebagai wadah penyampaian informasi, media hiburan, pendidikan, dan politik juga berfungsi sebagai kontrol sosial, media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial dan politik. Karena perannya yang sangat potensial untuk mengangkat dan membuat opini publik sekaligus sebagai wadah berdialog antar lapisan masyarakat pada dasarnya, efektivitas yang dihasilkan dari fungsi ini (kontrol sosial) bergantung pada integritas media itu sendiri. Juga bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap media yang bersangkutan. Untuk itu, sebagai pranata sosial yang menjadi corong informasi utama masyarakat, media pun harus memerhatikan integritasnya sendiri. Penulis, (Gemasih, Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Unsyiah)

Read More

cara menambah widget instagram di blog

sedikit tips menambah widget instagram di blogger, biasa nya cara ini saya pergunakan untuk mempromosikan akun-akun sosial media di blog, salah satunmya media instagram sebagai alternatif untuk menambah follower di intagram. siapa yang tidak kenal instagram? instagaram merupakan salah satu media sosial yang populer saat ini di kalangan masyarakat dunia. instagram adalah sebuah aplikasi berbagi photo pada follower atau biasanya di sebut sebagai pengikut.

sebelum kita melangkah ke cara menambah widget isntagram di blog, pastikan sobat telah login terlebih dahulu di akun blogger sobat.

langsung saja ikuti langkah-langkah di bawah ini :

pilih tata letak dan tambah HTML/JavaScript

tambahkan instagram sebagai judulnya

setelah itu copy script di bawah ini dan paste di halaman contennya

 <a href='https://instagram.com/ardy_wien'><img alt='Instagram' border='0' src='https://lh4.googleusercontent.com/-3MPofh4xhe4/VJ66Ma_XWaI/AAAAAAAAI5E/6d8mLJBvFFU/s35-no/instagram.png' title='Find me on Instagram'/></a>

• untuk tulisan yang berwarna merah di atas silahkan sobat masukkan user acount instagram sobat
• untuk yang berwarna biru untuk ukuran icon instgramnya, silahkan di ganti sesuai ukuran yang sobat kehendaki
  
  setelah semua terlaksana, silahkan di simpan dan di lihat widget instagram akan otomatis termbah di halaman blog sobat,.
• salam blogger

jangan lupa berkujung,... 😄di blog saya masamjeing.blogspot.co.id/

Read More